JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur dibentuk sebagai daerah Swantara berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1950, tepatnya tanggal 15 Agustus 1950. Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1950 diadakan persiapan-persiapan yntuk membentuk/menyusun DPRD namun banyak terdapat hambatan-hambatan teknis sehingga beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 7 tahun 1950 terpaksa diganti, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1950. Dengan PP tersebut dibentuk DPRDS Kabupaten/Kota Besar/ Kota Kecil yang dapat diselesaikan dalam bulan Oktober 1950. Namun tidak dapat bertahan lama karena ada mosi S. Hadikoesoemo pada tanggal 21 Januari 1951, sehingga DPRS propinsi terpaksa tidak dapat dibentuk. Dengan tidak adanya DPRS propinsi maka kekuasaannya sekaligus dipegang oleh Gubernur berdasarkan Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950 jo UU Darurat No.7 tahun 1945. Walaupun Pemerintah tunggal dapat dilaksanakan namun tidak sesuai dengan alam demokrasi. Oleh karena itu pada tanggal 11 Oktober 1956 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Jawa Timur (DPRDP). Sejak saat itu kebijakan dalam bidang eksekutif oleh Dewan Pemerintah daerah (DPD) tidak hanya dipusatkan pada segi teknis pemerintahan akan tetapi juga segi-segi politik mulai mendapat perhatian yang sewajarnya.